JAKARTA. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mulai berlaku sejak disahkan melalui sidang paripurna di DPR, Jakarta, Kamis kemarin. Sejak itu, undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak lagi berlaku.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mengapresiasi pengesahan RUU Haji dan Umroh menjadi undang-undang. Menurutnya, ada beberapa hal yang cukup menarik dari undang-undang baru ini.

Misalnya, dalam satu Pasal ditegaskan, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menempatkan asas syariah sebagai landasan utama.

Hal demikian, menurutnya, akan mempunyai konsekuensi positif dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Tanah Air. Nantinya, seluruh aspek penyelenggaraaan dua ibadah tersebut mesti menggunakan sistem syariah.

Banknya harus bank syariah, akad atau perjanjian-perjanjiannya harus menggunakan akad syariah.

Mustolih meneruskan, dengan adanya undang-undang ini, pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus mesti memiliki dewan pengawas syariah tersendiri. Dewan itulah yang berfungsi menjamin kesyariahan suatu institusi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, di antaranya agar bebas riba, ghoror dan sebagainya.

Mustolih menjelaskan, selama ini aturan asas dan sistem syariah hanya diatur pada level peraturan menteri agama tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Daya ikatnya jelas tidak sekuat undang-undang. (Republika/Adin)