Dewan Pimpinan MUI menyampaikan sikapnya atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas.

Di antaranya, MUI menekankan DPR RI dan Mahkamah Konstitusi atau MK agar mempertimbangkan aspirasi umat dalam mengeluarkan keputusan terkait Perppu Ormas. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum MUI Kyai Haji Ma’ruf Amin bersama Sekjen Anwar Abbas seperti dikutip dari Hidayatullah, pada Sabtu (21/10/2017) yang lalu.

MUI menyerahkan masa depan dan status Perppu Ormas kepada mekanisme politik dan hukum yang telah disediakan oleh konstitusi dan hukum, katanya DPR sebagai pembahas dan pengambil putusan apakah menerima atau menolak Perppu Ormas.

Dan menurut Kyai Haji Ma’ruf, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para pemohon yang melakukan pengujian terhadap Perppu.

(islampos.com)

%d blogger menyukai ini: