Gabungan Ormas Islam yang diwakili oleh Munarman sebagai penanggung jawab telah mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi atas Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017 yang telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang.

Pada sidang perdana yang dipimpin oleh hakim Anwar Usman, Senin (15/01/2018) kemarin, Munarman sebagai Pihak Pemohon menjelaskan bahwa pihaknya menolak beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tersebut.

Munarman yang dibantu oleh Tim Advokasi GNPF Ulama, menggugat pasal yang salah satunya memberikan hak pembubaran ormas tanpa proses peradilan, untuk dihapuskan.

Ia mengatakan bahwa prinsip negara hukum itu menghargai Hak Asasi Manusia dan mengedepankan proses hukum. Sehingga tidak etis jika pembubaran ormas tanpa proses peradilan.

Judicial Review ini adalah yang pertama setelah DPR mengesahkan Perppu Ormas tersebut menjadi Undang-Undang. Sebelumnya Perppu yang dikeluarkan Pemerintah Presiden Joko Widodo itu juga sempat digugat di Mahkamah Konstitusi oleh Yusril Ihza Mahendra.

(salam-online.com)

%d blogger menyukai ini: