Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH  diresmikan oleh Kementerian Agama di Jakarta. Peluncuran BPJPH bukan berarti menghilangkan wewenang dan peran penting MUI terkait produk halal.

Terkait BPJPH, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Asrorun Ni’am menyatakan, MUI mempunyai 3 kewenangan sesuai Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pertama, kata Ni’am, penetapan kehalalan produk masih menjadi kewenangan MUI. Hal ini sebagaimana dikatakan Ni’am kepada Hidayatullah kamis (12/10/2017) kemarin.

Selain itu, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal juga masih menjadi otoritas MUI. Artinya, jelas Ni’am, bisa jadi pemeriksaan dilakukan oleh LPH, akan tetapi akreditasi dilakukan oleh MUI.

Yang ketiga, sambungnya, sertifikasi auditor juga akan tetap dilakukan oleh MUI. Dia menambahkan bahwa auditor-auditor sebagai pelaksana pemeriksaan harus memenuhi persyaratan dan juga tersertifikasi MUI dengan standar yang telah ditetapkan.

(islampos.com)

%d blogger menyukai ini: