Bogor – Pemerintah Kota Bogor segera memiliki peraturan daerah tentang zakat. Nantinya, seluruh penyaluran zakat baik aparatur sipil negara maupun masyarakat umum akan diatur dalam perda.

Pengumpulan zakat secara terstruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengungkapkan, pengesahan perda zakat hanya tinggal menunggu waktu.  Menurut Heri, perda zakat sangat diperlukan untuk membantu menyejahterakan umat baik di pendidikan formal, maupun di bidang keagamaan di Kota Bogor.

Wali Kota Bogor Bima Arya sepakat perda zakat sangat diperlukan di Kota Bogor. Menurut Bima, dengan pengelolaan zakat secara optimal,  Pemerintah Kota Bogor dapat terbantu dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Tak hanya itu, saat anggaran kebencanaan Pemerintah Kota Bogor terbatas, zakat yang ada bisa digunakan untuk membantu hal tersebut.

Bima juga mengatakan bahwa semua zakat PNS nantinya akan diatur di dalam perda zakat.

Ketua Badan Amil Zakat Kota Bogor Khotib Malik mendukung Pemerintah Kota Bogor untuk segera mengesahkan perda zakat. Menurut Khotib, sejauh ini dari potensi zakat di Kota Bogor senilai 462 miliar rupiah,yang terealisasi baru 55 persen. Sementara potensi zakat PNS yang baru terkelola hanya 10 persen. (jurnalislam/admin)