Para pengungsi Rohingya di Bangladesh direncanakan dipulangkan ke Myanmar mulai pekan depan. Namun PBB dan kelompok pembela hak asasi menyangsikan rencana repatriasi tersebut.

Pemerintah Bangladesh dan Myanmar pekan ini bertemu guna membahas pemulangan atau repatriasi warga Rohingya. Mereka akhirnya sepakat memulai proses repatriasi yang dijadwalkan berlangsung selama dua tahun.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan bahwa lembaga PBB untuk urusan Pengungsi harus diizinkan membantu menjamin proses pemulangan ini memenuhi standar internasional.

Lembaga Amnesty International bahkan menyebut proses pemulangan pengungsi ini terlalu prematur dan riskan. Selain itu Amnesti Internasional menilai kerangka waktu pemulangan mereka yang ditetapkan dibuat tanpa berkonsultasi dengan para pengungsi Rohingya dan tidak ada jaminan mereka mau kembali secara sukarela.

(eramuslim.com)