Perintah Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji sebagai pembangunan infrastruktur dinilai tidak tepat. Menurut MUI, penggunaan dana haji tidak halal bila dipakai di luar keperluan haji.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Ikhsan Abdullah dalam pernyataan tertulis Sabtu (29/07/2017) yang lalu. Ikhsan menjelaskan bahwa dana haji merupakan tabungan haji milik umat yang disimpan di bank pemerintah atas rekomendasi kemenag.

Menurut Ihsan, Pemerintah wajib hukumnya memperoleh izin dan persetujuan dari semua pemilik dana haji.

Ia menekankan, jika dana itu digunakan untuk keperluan di luar urusan penyelenggaraan haji, maka hal itu menjadi tidak halal alias kebijakan itu telah merengut hak umat yang mengamanahkan dana haji tersebut melalui bank.

(Kiblat.net)

%d blogger menyukai ini: