Kementerian Agama Republik Indonesia sedang menyusun pedoman bersama ceramah di rumah ibadah. Pedoman tersebut berisi aturan tentang materi yang boleh dan tidak boleh disampaikan di rumah ibadah. Majelis Ulama Indonesia menyarankan penyusunan pedoman tersebut sebaiknya melibatkan tokoh-tokoh lintas agama.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Cholil Nafis mengatakan, bahwa dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang ada di Indonesia, maka akan menghasilkan titik temu pada nilai-nilai nasionalisme. Tapi, mengenai nilai-nilai keagamaan, hal tersebut tidak bisa dipersepsikan oleh negara.

Ia juga menyampaikan, nilai-nilai keagamaan adalah kewenangan dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia. Artinya, yang perlu diatur pemerintah terkait aturan yang melarang menyampaikan ajaran agama dengan ada unsur kebencian kepada agama lain.

Lebih lanjut ia mengatakan, ajaran agama bukan wilayah negara. Sebab di sistem hukum Indonesia, yang bisa menentukan benar tidaknya ajaran atau sesat tidaknya ajaran adalah lembaga keagamaan. Artinya, pemerintah tidak punya hak untuk menilai benar tidaknya ajaran yang disampaikan.

(Islampos.com)

%d blogger menyukai ini: