Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan bahwa, MUI akan terus mencermati dan mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP  di DPR, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal-pasal tersebut adalah pasal 284 tentang perzinaan, pasal 285 tentang perkosaan dan pasal 292 tentang pencabulan atau LGBT.

Zainut juga menambahkan bahwa, sebagaimana diketahui bahwa MK telah memutuskan menolak permohonan uji materi perluasan makna dalam pasal perzinaan, perkosaan dan LGBT dengan alasan tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru. MK berdalih bahwa kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR.

Zainut juga menambahkan, bahwa MUI menyesalkan putusan MK tersebut, karena MK tidak berani mengambil terobosan hukum di tengah mendesaknya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perlindungan dari kejahatan kesusilaan.

(islampos.com)