Hidayatullah.com – Definisi kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dikritik oleh Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, Rida Hesti Ratnasari.

Dalam Seminar Muslimah Persaudaraan Alumni 212 di Gedung Dewan Da’wah Indonesia Jakarta, Rida Hesti menjelaskan, akar permasalahan dari masalah kejahatan seksual adalah hilangnya peran keluarga sebagai unit perlindungan terkecil dalam masyarakat.

Rida Hesti juga menjelaskan bahwa perempuan dan seksualitasnya diarahkan kepada individualisme dan tidak menunjukkan relasi atau kaitannya dengan konsep keluarga.

Rida mengatakan definisi kekerasan seksual versi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual, menggunakan delik. Sehingga ada upaya untuk menerima kegiatan pelacuran sebagai sebuah norma yang tidak bertentangan dengan norma positif.

Dalam RUU P-KS disebutkan bentuk kekerasan seksual adalah pemaksaan pelacuran, sedangkan pelacuran sendiri tidak dijadikan bentuk kekerasan seksual.

Sehingga secara umum, DPR RI memiliki usulan untuk mengubah Rancangan Undang-Undang kekerasan seksual menjadi Rancangan Undang-Undang kejahatan seksual. Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan seksual diubah menjadi bentuk-bentuk kejahatan seksual, yaitu perkosaan, pelacuran, perzinaan, aborsi, pemaksaan kontrasepsi, dan sodomi. (hidayatullah/admin)

%d blogger menyukai ini: