Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyatakan bahwa mengawal RUU KUHP perzinahan harus menjadi agenda besar umat beragama di Indonesia pada tahun 2018 ini.

Menurut Fahira, pengawalan ini sebagai wujud menjalankan perintah agama yang mengharamkan perzinahan dan LGBT.

Fahira menjelaskan, membatasi pidana perzinahan hanya bagi mereka yang sudah terikat perkawinan, sama saja artinya negara mendukung seks bebas dan melegalkan hubungan intim sesama jenis.

Fahira juga menambahkan bahwa perluasan kategori hubungan intim sesama jenis sebagai bentuk perzinahan bukan sengaja untuk memidanakan kalangan LGBT, tetapi sebagai bentuk keadilan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa saja.

Sehingga jika ada anggapan perluasan ini akan mengkriminalkan LGBT, sangat tidak berdasar. Karena menurutnya, siapa saja yang melalukan perzinahan akan kena sanksi pidana.

(islampos.com)