Kejaksaan Agung melarang kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender untuk melamar sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkup Kejagung. Kebijakan Kejagung tersebut menuai berbagai dukungan. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR RI, Achmad Baidowi turut mendukung kebijakan Kejagung tersebut.

Ahmad baidowi menjelaskan, kebijakan Kejagung itu harus dimaknai sebagai niatan untuk menjaga Aparatur Sipil Negara ke depan agar tidak terjangkiti virus LGBT yang dapat mengancam generasi mendatang.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan setuju atas kebijakan Kejagung menolak pelamar CPNS dari kalangan LGBT itu. Tjahjo menilai, tidak ada unsur yang dilanggar atau bermasalah atas sikap Kejagung itu. Hal ini sebagaimana dilansir media ahad kemarin.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan ingin lebih fokus menjaring peserta CPNS 2019. Di antaranya, calon yang memiliki kelainan seksual akan dilarang melamar ke Korps Adhyaksa tersebut..

Fraksi PPP menilai, penerapan ketentuan larangan LGBT bagi CPNS Kejagung tersebut layak diterapkan di semua instansi pemerintahan di Indonesia. (Hidayatullah/Adin)

%d blogger menyukai ini: