Pemerintah Israel, pada hari Ahad (07/01/2018) kemarin melarang kehadiran perwakilan 20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tanah Palestina. Hal ini dikarenakan 20 lembaga tersebut menentang penjajahan terhadap Palestina serta mendukung gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi Israel.

Dikutip dari laman Anadolu Agency, Menteri Urusan Strategis Israel, Gilad Erdan mengatakan bahwa dicantumkannya 20 LSM ke dalam daftar hitam bertujuan untuk memperingatkan mereka bahwa pihaknya tak akan tinggal diam melihat gerakan pemboikotan dan sanksi terhadap Israel.

Kelompok lembaga swadaya yang dilarang masuk ke wilayah Palestina adalah lembaga yang konsisten untuk mendorong pemboikotan Israel dan melakukan kampanye delegitimasi terhadapnya.

Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi merupakan kampanye global untuk memberi tekanan politik dan ekonomi lebih besar terhadap Israel yang terus-menerus menjajah tanah milik bangsa Palestina. Tujuan utamanya adalah agar Israel berhenti melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan bangsa Palestina.

(eramuslim.com)