Penasihat hukum pemerintah Israel menginstruksikan agar setiap undang-undang baru diterapkan ke Tepi Barat.

Keputusan ini muncul setelah amandemen Undang-Undang Partai Likud yang berkuasa di Israel pada hari Ahad (31/12/2017) yang lalu. Amandemen tersebut menyatakan bahwa mayoritas suara mendukung rancangan resolusi untuk menerapkan kedaulatan Israel di Tepi Barat, termasuk Al-Quds dan wilayah jajahan lainya.

Pemungutan suara dilakukan pada Konferensi Umum Komite Sentral Likud. Israel berharap Undang-Undang tersebut mulai bekerja di partai yang berkuasa.

Selain itu akan ditetapkan menjadi sebuah undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah jajahan.

(Pusat Informasi Palestina)