Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama menyatakan, akan melakukan perlawanan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketua GNPF Ulama Bachtiar Nasir mengatakan, Undang-Undang tersebut bermasalah dari sudut aspek konstitusional, yaitu tidak terpenuhinya unsur syarat-syarat untuk dapat diterbitkannya sebuah Perppu.

Dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, di Jakarta, pada Senin (30/10/2017) kemarin Bachtiar Nasir juga mengatakan, dalam proses pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang terkesan terjadi pemaksaan dari rezim yang tengah berkuasa. Ia menilai Perppu pembubaran ormas tersebut dapat digunakan sebagai senjata untuk mengekang kebebasan dan bertentangan dengan pembukaan undang-undang dasar 1945.

Bachtiar menambahkan, GNPF Ulama dan ormas-ormas Islam memandang bahwa substansi dari Perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut sangat merugikan umat Islam karena cenderung ditujukan untuk membatasi dan mengekang dakwah Islam.

(hidayatullah.com)

%d blogger menyukai ini: