CALON pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan suatu kebajikan (ada kemaslahatan dan sesuai syariah), wajib menunaikan janjinya. Mengingkari janji saat Pemilihan hukumnya haram.

Demikian fatwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke V di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah di Desa Cikura, Bojong, Tegal. Dasar penetapan tim perumus Komisi A yang diketuai Muhammad Zaitun Rasmin Lc. M.A ini bersumber dari Al Qur’an dan Hadits Nabi saw, serta pendapat para ulama.

Fatwa ulama menegaskan, setiap calon pemimpin publik, harus memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut. Karena itu, dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.

Seperti diketahui, jabatan adalah amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Meminta atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela, apabila bagi orang yang tidak punya kapabilitas yang memadai dan kompeten.

Fatwa berikutnya terkait hal itu, pemimpin yang melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang agama atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama, maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati.

Berdosa bagi pemimpin yang tidak melaksanakan janjinya, dan tidak boleh dipilih kembali. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memberikan tausyiah bagi pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya. Demikian fatwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa terkait pemimpin yang mengingkari janjinya.  .[Adin/Salamfm/Ray/Islampos]

%d blogger menyukai ini: