DPRD Jawa Barat menyatakan bahwa kesepakatan Kementerian Agama terkait penentuan biaya perjalanan umrah minimal 20 juta rupiah per orang dinilai tepat. Pasalnya, hal tersebut untuk menghindari kasus penipuan oleh biro perjalanan umroh.

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan bahwa pihaknya yakin, pemerintah, dalam hal ini Kemenag tidak asal mengeluarkan kebijakan tersebut. Menurutnya, kasus penipuan umroh tahun kemarin terjadi karena calon jamaah diiming-imingi biaya murah, sehingga dengan adanya kesepakatan batas biaya umroh itu diharapkan jamaah terhindar dari penipuan.

Ineu mengatakan bahwa jika kesepakatan tentang batas bawah biaya umroh sebesar 20 juta rupiah resmi diterapkan oleh Kementerian Agama, maka diharapkan nantinya ada standar minimal pelayanan bagi para calon jamaah yang akan beribadah ke Tanah Suci.

(ihram.co.id)