Kamis, 13 Robi’ul Akhir 1438 H/ 12 Januari 2017 10:21

HIDAYATULLAH.COM |Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, saat ditemui Islamic News Agency (INA) di Gedung DPR RI Nusantara I, Jakarta, mengatakan, bahwapemblokiran 11 situs-media Islam di akhir tahun 2016 lalu, ifsudah menjadi catatan Parlemen. DPR RI pun mempertanyakan pemblokiran itu kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Dalam pertemuan itu Selasa kemarin Sukamta menyatakan, mengapa media-media Islam diblokir?. Jika disebut SARA, ancaman melakukan kekerasan dan apapun itu, harus diperjelas apa kriterianya!.

Ia menegaskan, aparat pemerintah sudah memiliki aturan yang baku dalam menindak segala persoalan yang menyangkut hukum. Sudah ada aturan-aturannya, jadi tidak asal menindak saja. Bahkan urusan penyadapan harus sesusai dengan undang-undang yang berlaku.

Sukamta menambahkan, langkah Kemkominfotidak didasari dengan landasan hukum dalam memblokir media-media Islam. Kominfo lakukan pemblokiran tanpa landasan hukum, ini enggak ada undang-undangnya sudah main blokir.

Ia melanjutkan, oleh karena itu, harus dibuatkan terlebih dahulu Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas agar dapat memiliki aturan yang jelas terkait pemblokiran situs.

Sebagai penutupnya dia mengatakan, maka buatlah dulu aturannya, PP-nya harus dibuat. Kedua, diperlukan mengambil tindakan dengan peraturan yang jelas, ini akibat dari ketidakjelasan aturan, akan main blokir.

Salam FM.

%d blogger menyukai ini: