Dewan Pertimbangan MUI mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menolak Judicial Review atau peninjauan ulang yang diajukan kelompok Ahmadiyah terkait undang-undang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama.

Dewan Pertimbangan MUI menilai bahwa Undang-undang tersebut telah cukup untuk mengatur hak pelindungan terhadap pemeluk agama. Jika Undang-undang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tidak ada, akan banyak pihak yang mengaitkan ajaran yang tidak sesuai dengan agama tertentu khususnya Islam yang diakui oleh negara.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin usai rapat pleno ke-24 membahas masalah-masalah strategis kebangsaan dan keumatan di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Rabu (31/01/2018) kemarin.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII Muhammad Siddik mengatakan, undang-undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama ada untuk mengatur keamanan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Apalagi, menurut Muhammad Sidiq, ajaran Ahmadiyah dan aliran-aliran sesat lainnya tidak diterima oleh ajaran Islam maupun mayoritas Muslim di Indonesia.

(salam-online.com)