Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, JazuliJuwaini menilai ada potensi multitafsir soal definisi pelecehan seksual dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual.

Sebab, pelecehan seksual didefinisikan pada Pasal 12 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Jazuli menegaskan bahwa definisi ini tidak jelas dan bisa berakibat pada tafsir sepihak dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas perilaku menyimpang.Misalnya kritik masyarakat terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender atau LGBT.Hal ini sebagaimana diungkapkan Jazulimelalui siaran persnya pada media hari kamis kemarin.

Jazuli menekankan bahwa sejatinya kritik tersebut justru menjaga moralitas generasi bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan agama.Bahkan menurut Jazuli, semestinya Rancangan Undang-Undang mengatur dangan tegas larangan perilaku menyimpang seperti LGBT.

Selain itu, ia juga menanggapi soal pemaksaan aborsi dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Pemaksaan aborsi didefinisikan pada Pasal 15 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa.Definisi ini menurutnya dapat dipahami bahwa aborsi menjadi boleh selama tidak ada unsur ‘memaksa orang lain’.

(kiblat.net)

%d blogger menyukai ini: