Warga dan berbagai kalangan menentang larangan pemakaian penutup kepala berdasarkan agama di sekolah dasar Austria. Penolakan termasuk oleh banyak organisasi non-pemerintah, wartawan, politikus dan pegiat di Austria.

Salah seorang anggota Parlemen Austria dari kubu independen, Martha Bissman, mengatakan, hasutan terhadap orang Muslim bukan lagi fenomena marginal dan telah bergeser ke pusat politik dengan pemerintah saat ini.

Pemerintah kanan-jauh Austria mengajukan rancangan peraturan yang melarang jilbab, akhir tahun 2018, lalu ke Parlemen. Pemerintahan yang dipimpin oleh Kanselir Sebastian Kurz, pemimpin termuda di Eropa ini berencana menerapkannya tanpa dukungan oposisi.

Bissman menekankan, peraturan itu melanggar prinsip dasar Undang-Undang Dasar dan Perjanjian Negara Austria 1955.

Tokoh masyarakat setempat juga menyebut bahwa Peraturan tersebut hanya ditujukan kepada anak-anak Muslim. Ia juga mengatakan, larangan tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama dan oleh karena itu tidak konstitusional seperti salib agama Kristen saat ini terdapat di setiap sekolah di negeri itu dan anak-anak Yahudi diperkenankan memakai kippa, penutup kepala agama.

Lembaga Agama Islam Austria mengatakan bahwa larangan terhadap jilbab itu bertentangan dengan kebebasan beragama.

Wilhelm Lagthaler, salah seorang penulis dan aktivis mengatakan bahwa ia juga menentang larangan pemakaian jilbab. (Hidayatullah/Adin)

%d blogger menyukai ini: