Gaza, Palestina – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Palestina, Ziad Tsabet mengomentari tentang kebijakan pemotongan gaji 400 guru dan pegawai di sektor pendidikan di Gaza. Kebijkan tersebut menuai protes dari para guru dan pegawai pendidikan di Ramallah. Tsabet mengatakan, Kebijakan ini akan memiliki dampak negatif dan serius pada proses pendidikan, terutama setelah serangkaian sanksi yang diberlakukan, seperti wajib pensiun dini dan pembatasan keuangan pada guru di Jalur Gaza.

Dia menyerukan kepada negara-negara di dunia dan lembaga-lembaga yang peduli dengan hak asasi manusia dan anak-anak untuk mendesak pengembalian gaji guru dan semua karyawan, demikian juga dengan tunjangan untuk para syuhada, tawanan dan terluka, selain mengakhiri sanksi dan blokade Gaza.

Dalam konteks yang sama, Kementerian Kesehatan di Gaza menyebutkan, pemotongan gaji staf medis dan pelayanan publik di Jalur Gaza sangat zalim dan tak berprikemanusiaan.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Ashraf al-Qadra mengumumkan pada hari Senin tentang pemotongan gaji lebih dari 200 petugas kesehatan.

Menurut laporan hak asasi manusia menyebutkan, sekitar 5 ribu pegawai Otoritas Palestina asal Jalur Gaza yang bekerja di sektor sipil dan militer, dikejutkan dengan kebijakan mendadak pemerintahan Otoritas Palestina.

Otoritas Palestina menyetop memberi hak jatah yang biasa dikirimkan ke rekening bank mereka mulai Januari 2019. Pemotongan itu diberlakukan dengan dalih karena mendukung Reformasi Demokratik di gerakan Fatah yang dipimpin Mohammed Dahlan, juga atas dukungan mereka terhadap gerakan Hamas dan Jihad Islam.(islampos/admin)

%d blogger menyukai ini: