Pemerintah Myanmar menolak resolusi PBB untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Rakhine.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memutuskan untuk mengirim misi pencari fakta internasional ke Myanmar. Misi tersebut dilakukan untuk menghimpun fakta-fakta dan merekam keadaan di lapangan, terkait pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan militer dan aparat keamanan.

Pemerintah Myanmar segera menolak keputusan tersebut. Kementerian Luar Negeri menyatakan misi itu akan membuat situasi memanas, bukannya menyelesaikan masalah. Myanmar mengklaim resolusi tersebut tidak sesuai dengan situasi di lapangan yang kompleks dan menantang.

Sementara PBB dan kelompok hak asasi manusia internasional terus mendesak adanya penyelidikan internasional yang dapat dipercaya. Pasalnya, pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar telah menjadi rahasia umum. Masyarakat HAM internasional pun mengakui bahwa saat ini konstitusi di negara tersebut saat ini menempatkan militer sebagai pengendali negara.

(Kiblat.net)

%d blogger menyukai ini: